WELCOME TO MY BLOG !!

Monday, January 2, 2012

Kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif di Belanda

1. Kekuasaan Legislatif
 
    Dalam kekuasaan legislatif Belanda, Raja/Ratu menunjuk seorang wakil untuk menjalankan kekuasaan legislatif tersebut. Wakil yang ditunjuk tersebut yaitu sebagai anggota Tweede Kamer (Majelis Rendah). Mereka mempunyai hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang - undang. Fungsi mereka hampir sama dengan fungsi legislatif di Indonesia.

      Suatu RUU, setelah mendapat persetujuan Tweede Kamer, harus diajukan kepada Eerste Kamer (Majelis Tinggi) untuk mendapatkan persetujuan. Oleh karena tidak memiliki hak amandemen terhadap suatu RUU, Eerste Kamer hanya dapat menyetujui atau menolaknya. RUU dapat pula diajukan oleh Menteri. RUU yang telah disetujui mulai berlaku diundangkan dalam lembaran negara (staatsblad) 
 
 
2. Kekuasaan Eksekutif

     Menurut UUD Belanda, kekuasaan eksekutif ada di tangan Raja/Ratu. Karena Raja/Ratu tidak dapat diganggu gugat (onschendbaar), maka kekuasaan Pemerintah diletakkan di tangan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan menteri-menterinya yang bertanggung jawab pada parlemen. Para Menteri mengundurkan diri sehari sebelum pemilu yang diadakan setiap empat tahun sekali. Raja/Ratu hanya bertindak atas nasehat Raad van Staten (Council of State), juga dapat meminta nasehat dari ketua parlemen, ketua ketua fraksi dalam parlemen, ketua ketua partai, dan kalangan non politik. Perdana Menteri diangkat oleh Raja/Ratu dan para Menteri diangkat oleh Raja/Ratu atas rekomendasi Perdana Menteri.
 
      Pemerintah Provinsi terdiri dari 3 organ, yaitu :

1. Provinciale Staten (Dewan Perwakilan Provinsi)

Anggota-anggota Provinciale Staten dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi tersebut untuk masa empat tahun. Provinciale staten berwenang dalam pembuatan peraturan daerah dan mempunyai wewenang pengawasan terhadap satuan – satuan pemerintahan yang lebih rendah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Gedeputeerde Staten dan komisi – komisi. Provinciale staten dikepalai orang gubernur. Gubernur ini tidak merangkap sebagai anggota.

2. Gedeputeerde Staten (Badan Pengurus Harian Provinsi)

Gedeputeerde Staten anggotanya dipilih oleh Provinciale Staten. Gedenputeerde Staten merupakan badan pimpinan dan pelaksana harian pemerintah provinsi. Gedeputeerde Staten mempunyai kewajiban untuk melaksanakan keputusan Gedeputeerde Staten dan mengawasi Gemeente (Kota Madya). Dengan demikian anggaran/keuangan Gemeente dan lain-lain harus mendapat persetujuan Gedeputeerde Staten.

3. Commissaris der Koning/Koningin (Gubernur)

Commissaris der Koning/Koningin diangkat oleh Raja/Ratu dan menjadi Ketua Gedeputeerde Staten.

      Pemerintah Gemeente (Kota Madya) mempunyai 3 organ :

a. Gemeenteraad (Dewan Kota Madya)

Dipilih oleh warga yang tinggal di kota tersebut baik penduduk asli, maupun penduduk warga negara asing. Gemeenteraad berwewenang untuk membuat peraturan daerah.

b. College van Burgemeester en Wethouders (Wali Kota dan pelaksana pemerintahan Kota Madya)

Merupakan kerjasama kolegial antara walikota dengan dewan kota. Badan ini merupakan badan yang menyelenggarakan pemerintahan sehari – hari. Badan ini mempunyai wewenang antara lain : melaksanakan keputusan dewan, memutuskan perselisihan yang timbul dalam melaksanakan keputusan dewan, mengumumkan dan mengundang keputusan dewan.
 
3. Kekuasaan Yudikatif

      Kekuasaan Yudikatif mempunyai kedudukan yang bebas dari dua kekuasaan lainnya. Raja/Ratu hanya memiliki wewenang untuk mengangkat anggota-anggota yudikatif. Di Belanda terdapat empat tingkat badan pengadilan, yaitu :

1. Canton

2. Rechtbank

3. Gerechtschof

4. Hoge Raad

Anggota-anggota Hoge Raad diangkat oleh Raja/Ratu dari calon-calon yang diajukan oleh Tweede Kamer.

1 comment:

asri fitriawanti said...

makasih kak,,info tentang belandanya bermanfaat sekali :)